DPP PDIP: DPR Harus Desak KPU Batalkan MoU Lemsaneg

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Adreas Parera meminta DPR RI mendesak KPU membatalkan MoU dengan Lembaga Sandi Negara, karena akan berimplikasi buruk dan panjang bagi Pemilu 2014 dan demokrasi di Indonesia.

Menurut Andreas dalam surat elektronik yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (8/10/2013), menyampaikan, bahwa Lemsaneg sebagai lembaga persandian negara tidak dirancang untuk membantu penghitungan suara dalam proses pemilu.

"Keberadaan Lemsaneg, sesuai dengan struktur dan fungsinya, tak dirancang untuk tugas amankan penghitungan suara pemilu, meskipun aspek keilmuan dan pengetahuan, harus digunakan membantu Pemilu," kata Andreas.

Menurutnya, KPU akan kehilangan otoritas baik secara struktural dan operasional sebagai penyelenggara pemilu jika menyerahkan tugas ini pada Lemsaneg dalam aspek pengamanan data. Karena, data penghitungan suara pemilu, by system akan berada di bawah kontrol Lemsaneg.

Tak bisa dipungkiri, KPU juga akan kehilangan kesempatan secara substantif mengontrol proses penghitungan suara. Dengan jaminan bahwa data di tangan Lemsaneg akan aman, perlu dikritisi, yakni aman untuk siapa.

Lemsaneg secara struktural dan karakter organisasi, sudah hampir dipastikan akan lebih patuh pada atasannya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang nota bene juga adalah ketua partai. Lemsaneg akan lebih taat kepada SBY ketimbang kepada mitra MoU-nya yakni KPU.

Dengan begitu, sambung Andreas, salah satu karakter dasar yang seharusnya dijaga KPU, yaitu independensi, akan hilang. Namun dalam konteks MoU ini, KPU justru membiarkan dirinya diintervensi. Implikasi lanjutan, Pemilu 2014 yang diharapkan jujur dan adil, tidak pernah akan terwujud.

Proses demokratisasi yang sudah dengan susah payah dibangun di negeri ini, akan kembali rusak oleh pemilu yang tidak jurdil. Implikasi lainnya, akan terjadi pembengkakan anggaran Pemilu.
"Adanya MoU ini akan menjadi alibi Lemsaneg meminta tambahan anggaran untuk penugasan pengamanan Pemilu," tegasnya.

Karenanya, sudah seharusnya DPR mendesak KPU untuk membatalkan MoU dengan Lemsaneg. DPR juga jangan memberi ruang penganggaran bagi Lemsaneg dalam APBN 2014 maupun APBNP 2014 untuk penugasan Pemilu 2014.

Baca Juga:

MoU KPU dengan Lamsaneg Berimplikasi Buruk

Ibas Ajak Caleg Demokrat Menangkan Pemilu 2014

Tarik Ulur Politis 'Presidential Threshold'


http://id.berita.yahoo.com/dpp-pdip-dpr-harus-desak-kpu-batalkan-mou-090700825.html
◄ Newer Post Older Post ►
Powered by Blogger.
 

© VivaJos Powered by Blogger