PDIP Menolak Perekrutan Hakim MK tak Libatkan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai, putusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung memberhentikan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, tepat.

Kebijakan pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyelamatkan MK, juga dinilai tepat.

"Bagus, saya gembira dengan tindakan presiden yang cepat memecat Ketua MK. Plus, saya juga mengapresiasi presiden yang mengeluarkan Perpres pengganti UU yang melibatkan KY sebagai pengawas MK," tutur Eva kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2013).

Karena, menurut politisi PDI-Perjuangan, sekarang jauh lebih penting mencari strategi keluar dari krisis bernegara ecara cepat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Tapi, Eva tidak setuju usulan revisi UU MK agar mekanisme perekrutan diubah dengan tidak melibatkan DPR.

"Mekanisme tetap, tapi ke depan tiga pintu harus mengintegrasikan perspektif antikorupsi dalam menilai kandidat-kandidat hakim MK," paparnya.

Misalnya, kata Eva, KPK menyelenggaran psikotes untuk menjajak potensi integritas dan komitmen para kandidat hakim. Sehingga, keputusan politik DPR, presiden, dan MA lebih akuntabel jika dikaitkan dengan upaya memberantas korupsi.

Eva juga menyarankan semua hakim MK diganti. Karena, semua putusan kontroversial dan dicurigai suap, diputuskan mekanisme panel.

"Tapi, pelibatan tiga lembaga simbol pemegang kekuasaan yang terpisah dari demokrasi untuk menyeleksi hakim MK, harus tetap dipertahankan, walau ada skandal Ketua MK. Karena, obyek hukum MK adalah UU yang punya pengaruh luas," jelasnya. (*)

Baca Juga:

MK Benarkan Surat Tulis Tangan Akil Mochtar Asli

Ruhut Sitompul Pelontos Rambut Prihatin Akil Mochtar Ditangkap KPK

MK Enggan Tanggapi Usulan Presiden Terbitkan Perppu Pengawasan


http://id.berita.yahoo.com/pdip-menolak-perekrutan-hakim-mk-tak-libatkan-dpr-085738166.html
◄ Newer Post Older Post ►
Powered by Blogger.
 

© VivaJos Powered by Blogger