Perumus UU Korupsi Kritisi Kejanggalan Kasus Suap Daging

TRIBUNNEWS.COMn JAKARTA - Kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lemah dari sisi pembuktian.

Sebab, unsur memperdagangkan pengaruh yang dituduhkan pada mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, sebenarnya belum diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, dalam surat dakwaan yang disusun KPK ada kerancuan tentang posisi Luthfi, lantaran disebut sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berupaya mempengaruhi Menteri Pertanian (Mentan) Suswono untuk mengubah kuota impor daging sapi.

Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam UU Pemberantasan Korupsi tentang memperdagangkan pengaruh.

"Jadi kalau kasus Luthfi itu trading influences, di mana nyambungnya? Kalau Luthfi dapat uang dari Fathanah, itu pun paling jauh kena gratifikasi," kata Romli di Jakarta, Minggu (6/10/2013).

Lebih lanjut Romli mengatakan, kasus suap dalam UU Pemberantasan Tipikor harus disertai pihak penyelenggara negara. Namun, Luthfi dalam surat dakwaan justru disebut sebagai Presiden PKS.

Padahal, terang Perumus UU Tipikor dan KPK itu, pihak memiliki kebijakan tentang kuota impor daging sapi adalah Menteri Pertanian. Namun, Suswono sudah menyatakan tidak ada perubahan kuota impor termasuk untuk PT Indoguna Utama. 

"Pertanyaannya sampai atau tidak (uang suap, red) ke Mentan? Trading influences belum diatur. Kecuali memang ada bukti bahwa uang itu untuk mempengaruhi kebijakan," ujarnya.

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM itu juga memandang jeratan korupsi untuk Ahmad Fathanah sangat lemah. Sebab, Fathanah hanya sebagai perantara.

Romli menegaskan, perantara tidak diatur dalam Konvensi PBB Tentang Antikorupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC). Meski Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, namun pasal jual beli pengaruh maupun peran perantara juga tidak ada diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor.

"Kasus Luthfi nggak masuk soal trading influences. Ini perluasan pasal 55 ayat (1) ke KUHP (perbuatan turut serta, red)," kata Romli.

Lalu, bagaimana dengan dakwaan tentang pencucian uang? Menurutnya, UU itu baru bisa diterapkan bila pembuktian kejahatan korupsinya telah selesai.

"Saya sependapat dengan Andi Hamzah (Pakar Hukum Pidana). Bagaimana mau cuci baju kalau bajunya saja belum ada?" kata Romli membuat perumpamaan.

Karena itu romli mengaku heran dengan langkah KPK yang tergesa-gesa menjerat Luthfi pasca penangkapan Fathanah.

"Memang ada kecerobohan KPK yang biasanya hati-hati, kenapa terburu-buru?" ujarnya.

Sementara, mantan Hakim Konstitusi, Laica Marzuki juga berpendapat serupa. Meski UNCAC sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006, namun belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang trading influences. Ia justru menyebut ada aktor yang hilang dalam dakwaan KPK terkait kasus suap itu.

"Trading influences itu belum jadi pasal  yang mengikat. Dan ada aktor yang hilang dalam kasus ini, yakni pejabat publik atau penyelenggara negaranya. Belum jelas siapa yang jadi penyelenggara negara yang terpengaruh dan siapa yang memperdagangkan pengaruh," ujarnya.

Mantan jaksa yang kini menjadi Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar itu mengatakan, kejanggalan lain dalam kasus suap impor sapi karena dua pihak swasta dari Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi justru diadili terlebih dulu.

"Ini kenapa swasta diadili duluan, sementara penyelenggara negaranya belakangan? Ini artinya swasta sudah dihukum, tapi penyelenggara negaranya yang disuap masih dicari," ujarnya.

Laica juga menyoroti komposisi hakim yang menyidangkan kasus suap kuota impor daging sapi itu. Harusnya majelis yang sudah menyidangkan kasus Juard dan Arya tidak ikut dalam majelis perkara Luthfi maupun Fathanah.

"Ini kan masalah keadilan. Dia nggak akan bakal adil karena sudah punya warna.  Bahkan kalau di majelis banding atau kasasi, tidak boleh menangani perkara yang pernah diputusnya saat di tingkat pertama," imbuhnya.
Edwin Firdaus

Baca Juga:

Pakar: Benang Merah Kasus Suap Impor Daging Terputus

Wapres Boediono Persilakan Adiknya Diperiksa di Pengadilan

PKS Bantah Kesaksian Yudi Setiawan di Sidang Fathanah


http://id.berita.yahoo.com/perumus-uu-korupsi-kritisi-kejanggalan-kasus-suap-daging-011413248.html
◄ Newer Post Older Post ►
Powered by Blogger.
 

© VivaJos Powered by Blogger